Arab Spring : Demokratisasi Yang Tak Jelas

Rabu, November 22, 2017

                Kisah revolusi Arab ini bermula dari seorang pemuda bernama Mohamed Bouazizi. Salah seorang dari 300 ribu sarjana di Tunisia yang tak mendapat pekerjaan yang mapan. Ia bekerja sebagai pedagang buah dan sayuran di Sidi Bouzid. Dia merasa pemerintah tidak mampu memecahkan masalah pengangguran. Masalah pengangguran itu kelak yang menjadi faktor utama yang melatarbelakangi berkobarnya Revolusi Tunisia. Pada tanggal 17 Desember 2010, ia melumuri badannya dengan bensin, kemudian membakar diri. Ini yang kelak membakar semangat orang-orang yang senasib dengannya.

                Rezim diktator, pelanggaran HAM, pengangguran, kemiskinan, naiknya harga kebutuhan pokok, terlantarnya buruh, monopoli kekayaan dan korupsi pejabat Negara melatarbelakangi aksi demonstrasi di hampir seluruh Negara Arab. Demonstran menuntut diakhirinya rezim yang telah lama memerintah dan dianggap korup. Terdapat hubungan antara agama dan politik dalam Aran Spring. Di satu sis, Arab Spring hadir sebagai fenomena yang digerakan oleh kelompok Liberal Sekuler yang menginginkan demokrasi, bukan teokrasi. Di sisi lain, ceramah-ceramah agama dan masjid sebagai lokasi berkumpul para demonstran menyiratkan bahwa peran agama sangatlah vital dan demonstrasi ini bersifat lintas batas. Mobilisasi regional tidak lagi diarahkan untuk melawan musuh-musuh eksternal seperti Israel dan Amerika Serikat, melainkan untuk menyuarakan keprihatinan atas situasi di kawasan Arab sendiri, yang kemudian menciptakan solidaritas tersendiri dari berbagai kalangan.

                Gerakan ini menyertakan pertisipasi berbagai kelompok dengan latar belakang yang berbeda. Gerakan massa tidak hanya untuk menentang rezim yang berkuasa, namun juga untuk menentang ekstrimisme ideology. Knickmeyer (dalam Hoffman & Jamal 2013:2) menyatakan bahwa penggerak utama Arab Spring adalah kurangnya kesempatan ekonomi yang tersedia pada rakyat Arab, yang bersedia melawan sekalipun menyadari besarnya resiko yang akan dihadapi. Houeihed dan Warren juga menyatakan bahwa, “Arab Spring bukanlah Islamic Spring. Pemicu utamanya bukanlah agama, melainkan ekspresi kemarahan atas korupsi yang dilakukan para elit, ketimpangan ekonomi, meluasnya ketidak-adilan sosial, dan para pemimpin dictator.

                Dalam proses revolusi, budaya ke-Islaman serta Islamisme tidak dapat dilepaskan dari revolusi yang telah terjadi. Seorang ahli timur tengah bernama Jane Kinnimont, menyatakan bahwa keberagaman dapat berada dalam satu gerakan Islamis dengan menemukan inspirasi, nilai, serta legitimasi yang diambil dari ajaran Islam (Hughes 2013). Hashemi (2013) menyatakan bahwa agam tidaklah terlepaskan dari politik bagi kelompok muslim yang sedang dalam perjalanannya menuju demokrasi. Peranan partai politik dan intelektual agama sangat penting dalam demokratisasi tiap Negara terutama karena kombinasi antara politik dan standar universal mengenai Hak Asasi Manusia, serta tuntutan atas demokrasi modern.

                Revolusi untuk menuntut hadirnya demokrasi, kebebasan ruang public, dan tuntutan agar Negara-negara yang telah lama berbentuk autokrasi tersebut bergabung dengan modernisme Negara lain, hingga kini berada dalam situasi rentan akan krisis dan konflik.

Fawaz A. Gerges (dalam Perry 2013), Direktur Middle East Center, di London School Of Economics, mengungkapkan bahwa tidak seperti Eropa Timur di tahun 1980-an dan 1990-an yang secara jelas menginginkan demokrasi barat, dunia Arab tampaknya tidak tahu atau mengalami kebingungan menentukan arah demokrasi. Gerges (dalam Perry 2013) menentang asumsi bahwa transisi demokrasi di dunia Arab akan mengarah pada demokrasi ala barat. Fukuyama (dalam Perry 2013) menegaskan bahwa ekspetasi orang terhadap demokrasi terlalu tinggi terkait dengan seberapa cepat suatu Negara melewati fase transisi demokrasi.

Pew Research Global Attitides Project (2014) melakukan survey mengenai dukungan rakyat Tunisia terhadap demokrasi, survey menunjukkan penurunan dari 63% di tahun 2012 menjadi 48% di tahun 2014. Hasil survei Pew Research Global Attitides Project (2014) juga memperlihatkan ketidakpuasan public Tunisia dapat dijelaskan sebagian oleh factor ekonomi, dimana 88% menyatakan situasi ekonomi buruk  dan 56% menyatakan sangat buruk.

Sementara itu, menurut survey PRGAP (2014), sekitar 62% warga Tunisia lebih memilih stabilitas ketimbang pemerintahan yang demokratis, angka ini meningkat dari 38% di tahun 2012. Tujuh dari sepuluh perempuan (69%) serta 55% laki-laki menyatakan pemerintahan yang stabil lebih penting ketimbang pemerintahan demokratis.


Realitas yang terjadi menunjukkan bahwa transisi demokrasi tidaklah berjalan dengan baik. Transisi demokrasi yang terjadi di Tunisia dan Mesir-pun belum bisa dikatakan berhasil dengan instabilitas yang terjadi. Belum lagi konfik internal serta perang saudara yang terjadi di Suriah dan Yaman, yang akan semakin memperjelas hilangnya kejelasan dari demokratisasi Negara-negara Arab.

You Might Also Like

0 komentar

Subscribe